Kabartenggara.com - Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Ir H Sulwan Aboenawas M.Si, membuka langsung giat Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Se-Kabupaten Koltim Tahun 2022, yang dirangkaikan transformasi Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD).
Adapun giat sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tingkat Kabupaten Koltim Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tersebut, dibagi dua zona, sebagaiamna zona 1 diadakan hari ini di Rumah Jabatan Kecamatan Mowewe, (18/5/2022), dan informasi yang diperoleh selanjutnya zona 2 akan diadakan dikecamatan Lambandia Besok.
Turut hadir dalam giat tersebut, Pj, Sekda Koltim Syawal Saripuddin S.Sos, M.A.P, Asisten, Staf Ahli, para pimpinan OPD, Para Camat, para Kepala Desa dan ketua Bumdes, pengurus UPK dan BKAD eks PNPM Mandiri Perdesaan khusus wilayah Zona 1.
Adapun Sambutan Pj Bupati, Sulwan Aboenawas menyampaikan, berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan amanat perlunya pembagian kawasan perdesaan. Dimana Pembangunan kawasan perdesaan merupakan pembangunan yang dilaksanakan dalam upaya untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif.
Pembangunan kawasan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan pemecahan masalah kawasan perdesaan.
Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi Pengusulan kawasan perdesaan, penetapan kawasan perdesaan,
perencanaan kawasan perdesaan,
pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.
Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kabupaten yang terdiri dari beberapa desa dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan keterkaitan masalah atau potensi pengembangan penetapan kawasan perdesaan.
Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, tempat pemukiman pedesaan, tempat pelayanan jasa pemerintah sosial dan pedesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten.
Kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum, keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan
“Isu strategis kawasan perdesaan,
tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan,
strategi dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan
program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan, indikator capaian kegiatan dan kebutuhan pendanaan,” ungkapnya.
Perlu diketahui bahwa Kabupaten Kolaka Timur telah mengeluarkan Peraturan Nomor 04 Tahun 2020 tentang pedoman pengembangan kawasan perdesaan berbasis masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur.
“Melalui kegiatan ini saya tegaskan kepada kepala desa se-Kabupaten Kolaka Timur untuk dapat membentuk kawasan pedesaan dengan melihat potensi desa masing-masing sesuai dengan petunjuk Permendes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kawasan Perdesaan,” jelasnya.
“Selain berbicara mengenai pembangunan dan pembentukan kawasan perdesaan, perlu juga saya sampaikan bahwa sesuai dengan Amanat PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDES dan Permendes Nomor 15 Tahun 2021 tentang tata cara pembentukan pengelolaan kegiatan DBM eks PNPM-Mandiri perdesaan menjadi BUMDES bersama, yang dimana Kabupaten Kolaka Timur aset dana bergulir Eks PNPM ini masih puluhan miliar yang mengendap dan tidak produktif, baik itu di masyarakat, kelompok peminjam maupun di pengurus UPK,” katanya.
“Untuk itu saya menghimbau kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas PMD dan Inspektorat kabupaten, agar tetap mengawal proses transformasi ini sehingga dana peninggalan program PNPM ini, dapat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat di desa dan penyelewengan dana tersebut,” tutupnya
