Kabartenggara - Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi yang diberi tema "Optimalisasi peran, Tugas dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa", yang berlangsung di Aula Pemda Koltim, Rabu, 16/11/2022.
Giat yang dibuka langsung Bupati Koltim Abd Azis SH, dengan menghadirkan Keynote speaker dari anggota XI DPR-RI Bahtra, S. Pwk, dan narasumber dari kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK - RI) Perwakilan Provinsi Sultra, Dedek Nandemar SE, MIT, Ak, CFE, CA, CSFA. Turut di hadiri Ketua DPRD Koltim, Plt. Polres Koltim, Dandim 1412 Kolaka, Kajari Kolaka, Sekda Koltim, asisten dan staf ahli, Kepala OPD sekoltim, serta seluruh Kepala Desa dan Sekdes Sekoltim.
Adapun Sambuatan Bupati Abd Azis, yang mengawali ucapan terimakasih kepada BPK RI dan Anggota DPR RI yang telah memberikan kesempatan sebagai tuan rumah dan peserta sosialisasi. Karena pelaksanaan sosialisasi tersebut rencananya akan diselenggarakan di hotel Claro kendari. Namun berkat permintaan Bupati kalau bisa diadakan d Kolaka Timur saja, dan ternyata pada saat beliau - beliau masuk merasa sangat kagum dan menyatakan ini lebih bagus daripada di Claro Kata Bupati.
Kemudian harapan Bupati Azis, dengan adanya sosialisasi ini dapat menjalin dialog yang positif antara BPK RI - DPR RI dan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur untuk sama-sama mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ia Menyebut, Kabupaten Koltim terdiri dari 12 Kecamatan, 16 kelurahan dan 117 desa yang tersebar di 12 Kecamatan, serta wilayah dan jangkauan yang sangat luas sehingga banyak persoalan dan kendala yang dihadapi,
Salah satunya keterangan Bupati adalah, masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia, aparatur Pemerintah desa dalam mengelola keuangan Dana Desa serta ditambah lagi dengan banyaknya regulasi dan peraturan yang mengatur tentang desa yang hampir setiap tahun mengalami perubahan, sehingga Desa sering menemui kesulitan dalam perencanaan dan pelaporan pengelolaan keuangan Dana Desa.
Hal inilah yang membuat pengelolaan Dana Desa rentan terjadi tindak pidana korupsi di desa, Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur terus melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi permasalahan - permasalahan di desa,
Lebih lanjut Azis menyampaikan, jika Pemda Koltim akan selalu memberikan Pimpinan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, dengan mengadakan kegiatan pelatihan maupun studi banding kepada kepala desa dan aparatur Pemerintah Desa, guna meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah di desa.
Menuritnya, Hal ini terbukti dengan upaya dan kerja keras pemerintah daerah mulai membuahkan hasil, yang mana Kabupaten Kolaka Timur menjadi salah satu terbaik Kabupaten Sulawesi Tenggara dalam Penyaluran dana desa dan pelaporan pengelolaan keuangan Dana Desa.
"Ini merupakan salah satu upaya nyata pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang mulai menampakkan hasil dan memberikan pendampingan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Kolaka Timur",
"kami juga pemerintah daerah tahun ini akan merekrut auditor sebanyak 15 orang, dan akan kita naikkan dia punya intensitas tahun ini, proses seleksi Insya Allah di awal tahun 2023 mungkin sudah ada auditor auditor baru kita", sambung Bupati.
Sementara itu, Bahtra S.Pwk juga menyampaikan sambutanya, yang mengatakan jika dirinya bersama BPK melaksanakan acara sosialisasi bertujuan agar bagaimana pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien serta maksimal.
Karena menurut Bahtra, Presiden kita pak Jokowi atau pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana yang begitu besar untuk desa-desa.
"Kalau saya tidak salah jumlahnya hampir sekitar 75.000 desa di seluruh Indonesia, dan dananya sudah begitu besar. di tahun 2017 mencapai 60 triliun hingga tahun 2022 kalau nggak salah mencapai 72 triliun, belum pernah dalam sejarah republik ini anggaran Desa dilontarkan begitu besar", katanya.
Ini tentu tidak lain dan tidak bukan kata dia, agar pembangunan di desa bisa makin mensejahterakan masyarakatnya, makin maju pendapatan dan penghasilan, sehingga daya beli masyarakat bisa meningkat.
Sehingga garis besar pentingnya pelaksanaan Kegiatan ini bersama BPK ucap Bahtra, jangan sampai dana yang begitu besar, dana yang dalam sejarah republik ini belum pernah diberikan kewenangan penuh Kepada Desa, tidak mampu dikelola dengan baik, tidak mampu dikelola dengan efektif, tidak mampu dikelola dengan efisien, sehingga pada akhirnya terjerat hukum.
Kemudian dilanjutkan degan sesi tanya jawab yang di buka untuk umum, dan narasumbernya dari BPK.
Penulis. ; A I
