Kabartenggara - Pemerintah Desa (Pemdes) Puosu, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) melalui Dana Desa (DD) Tahun ini, memprioritaskan Pembangunan gedung Posyandu.
Pasalnya, bangunan posyandu yang lama telah rusak alias sudah tidak layak lagi digunakan, Sehingga menjadi skala prioritas usulan masyarakat tahun 2022, yang baru di kerjakan tahun 2023.
Sebagaimana dijelaskan Alimudin Kepala Desa Puosu, jika bangunan posyandu yang lama sudah tidak layak dipakai, sehingga di usulkan melalui Musyawarah Dusun tahun 2022 lalu di kantor Desa Puosu dan baru sempat di kerjakan sekarang.
Menurut Alimudin, saat ini, penekanan percepatan penurunan stunting terus digalakkan pemerintah pusat hingga daerah, yang juga menuntut Desa Desa agar mengadakan pelayanan posyandu prima, sehingga pelayanan secara prima kepada masyarakat utamanya ibu Hamil dan bayi dapat terbantukan.
"Dengan adanya Program kegiatan Posyandu prima, mau tidak mau kita pemerintah desa harus memiliki gedung posyandu, sehingga kemudian diharapkan dapat membantu dan meningkatkan pelayanan secara prima kepada masyarakat utamanya ibu hamil dan bayi. Itulah sebabnya pembangunan gedung posyandu menjadi salah satu yang sangat prioritas bagi masyarakat di desa puosu ini", Ujar Alimuddin pada Wartawan Kabartenggara.com, kamis (07/06/2023).
Adapun anggaranya kata Pa Kades, mencapai Rp, 127,297,200 melalui anggaran Dana Desa tahun 2023, dan itu terlihat jelas di papan atau baliho kegiatan yang terpampang didepan gedung pembangunan tersebut.
Selain pembangunan gedung posyandu lanjut Alimudin, untuk Rencana pembangunan Tahun 2023 ini, masih ada program Jembatan 1 unit yang menghubungkan dusun 1 ke dusun 4. dan katanya itu juga sangat prioritas, sebab jalan itu satu satunya akses masyarakat, jalan untuk keluar berkegiatan dan jalan masuk ke kediamannya.
"Kita sangat bersyukur atas tercapainya usulan pembangunan gedung Posyandu dan pembuatan jembatan nantinya, yang memang sangat Prioritas bagi masyarakat Desa Puosu. kita tinggal tunggu Anggarannya yang sementara diurus, karena memang pengurusannya harus secara bertahap, tutup Alimuddin.
Redaksi
