Kabartenggara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka Timur gelar rapat koordinasi dengan Sub tema evaluasi pelaksanaan coklit 20 hari bersama stakeholder pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta Bupati dan wakil Bupati Kolaka Timur tahun 2024.
Acara tersebut dibuka Ketu KPU Koltim Anhar S.Sos, M.Si, yang di sampingnya seluruh anggota Komisioner yakni Azwar S.sos, Msi, Muh. A'AN Alfqri SH, Murhum Halik S.TP, dan Yanthi Pratiwi Irianto S.St, selain itu Sekretaris KPU Hajon, SH dan para Kasubag KPU. Turut Hadir dari Bawaslu Koltim, Kejakasan TNI/Polri dan perwakilan Pemda Koltim. bertempat di Aula Baros Fram, Kamis, 11/7/2024.
Pada kegiatan tersebut, Ketua KPU Koltim Anhar mengatakan, jika kegiatan ini terkait pemutakhiran data pemilih, di mana rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan pemahaman persepsi yang sama, baik dengan Internal kami di badan adhoc PPK dari 12 kecamatan se- kabuapaten Kolaka Timur.
Dikatakannya, Dengan seluruh level baik dari pihak Polri, TNI Bawaslu maupun kejaksaan yang turut hadir dalam kegiatan ini, kita menunjukan bahwa pemilih di Kolaka Timur ini mulai 24 Juni sampai 24 Juli, sementara dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Pantrali.
Selanjutnya, akan kita umumkan untuk mendapat tanggapan dan kita lakukan penyusunan pemilih sementara hasil perbaikan. Umumnya itu dapat diterima dengan mereka menyampaikan bukti autentik bahwa misalnya ada pemilih yang ternyata tadinya memenuhi syarat ternyata tidak lagi memenuhi syarat atau sebaliknya.
"Jika ada yang belum masuk dalam daftar pemilih itu untuk dimasukan, Sehingga dasar itu Kita akan menyusun yang namanya DPS dan sampai kita tetapkan daftar pemilih tetap di Kabupaten Kolaka Timur yang jadwalnya tanggal 21 sampai 23 September", ujarnya.
Sehingga Pantarli ini kami anggap sangat penting, untuk sebelum kita menetapkan daftar pemilih kita secara final. Akhir nanti dari penetapan DPT betul-betul kita pastikan mulai dari proses ini semua berjalan untuk menghasilkan data yang berkualitas, terpenuhi prinsip-prinsip pemutakhiran data pemilih yang responsif terbuka atau transparan dan bisa kita pertanggung jawabkan. Dan tentunya data pemilih harus dikerjakan secara cermat teliti dan tadi yang saya bilang bisa menghasilkan data yang berkualitas dan bisa kita pertanggung jawabkan di publik yang mempunyai kepentingan pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2024 di Kolaka Timur ini.
Hal penting yang di ungkapkan ketua KPU Koltim, dalam melakukan coklik tentunya beberapa kendala yang dihadapi Pantarli yaitu saat Masyarakat yang hendak dijumpai itu tidak berada di tempat, sehingga mereka harus cari lagi waktu untuk menyesuaikan kondisi masyarakat hingga betul betul bisa dijumpai.
Iya, misalnya ada yang pegawai ya pulangnya jam 04.00 ya mungkin nanti jam 04.00 ada dirunah, yang petani pulangnya nanti mungkin mau magrib, ya terpaksa nanti malam mereka turun, kemudian ada juga yang memang sulit ditemui lagi. Nah, setelah berkoordinasi dengan komunitas tempat mereka tinggal, mungkin juga disampaikan bahwa pemerintah setempat juga tidak mengetahui, mungkin ada yang lagi merantau sehingga berbagai metode dilakukan misalnya yang lagi merantau itu kan bisa melalui saluran telekomunikasi melalui video call untuk memastikan atau mencoklit mencocokkan dan meneliti data pemilih yang bersangkutan.
"Jika ada masyarakat yang tidak masuk dalam coklik, yang belum masuk dalam daftar pemilih silakan langsung ke PPS wilayah desa, kelurahan atau hubungi Pantarli. kalau tidak bisa , bantu diarahkan ke panitia pemilihan Kecamatan agar bisa terdaftar sebagai pemilih", himbaunya.
Semetara di tempat sama, Azwar ketua Divisi Data mengatakan, bahwa sebenarnya waktunya satu bulan selesai, tetapi kita targetkan pada tanggal 20 Minggu ini sudah selesai dilakukan coklik. Karena Minggu terakhir ini, ada perbaikan perbaikan kelengkapannya
Menurut Azwar kegiatan ini bukan ini saja kita laksanakan, tetapi akan dilaksanakan dihari berikutnya terkait ketiga puluh hari, yang disitu sudah finis dan akan sosialisasi terakhir juga dalam hal ini, kita akan undang stakeholder, tokoh masyarakat yang ada di kecamatan termasuk Parpol
"Masi banyak rangkaian kegiatan sampai pada penetapan DPT. Harapan Kita ada koordinasi dengan stakeholder terkait sehingga dikemudian hari tidak ada diskomunikasi dengan penyelanggara", pungkasnya.
